Negara Terancam? Langsung Blokir Website

Setelah Cina, Afrika Selatan, Timur Tengah, kini Pemerintah Thailand berani menghabiskan uangnya sekitar $14 juta untuk mendukung teknologi guna memblokir website yang dirasa menganggu ketentraman negara monarki tersebut. Kepala militer dan perdana menteri di Thailand telah menuduh sebuah grup tanpa nama karena telah menghina raja, sebuah kriminalitas di Thailand dengan hukuman penjara 15 tahun. Namun, beberapa media grup di Thailand mengatakan bahwa semuanya itu hanyalah alat politik.

Keluarga kerajaan telah menjalani dunia politik dan sebuah grup anti-pemerintah telah memprotes dalam beberapa bulan terakhir, mengklaim naiknya segala loyalty ke kerajaan. Namun, raja Thailand belum memberikan komentar mengenai kerusuhan tersebut. “Semakin besar jumlah website yang telah ‘menyerang’ kerajaan, dan para menteri mengusulkan untuk membeli sebuah blocker yang memiliki harga antara 100 hingga 500 juta baht atau setara dengan $2.8 hingga $14 juta. Lebih dari 80% website berasal dari luar negeri.” kata menteri komunikasi, Mun Patanotai.

Mun sendiri menyatakan bahwa pihaknya telah menerima lebih dari 1,000 komplain mengenai website yang terang-terangan menghina kerajaan. Bahkan Thailand sempat memblokir website share video, YouTube setelah clip-nya yang terlalu mengecam Raja Bhumibol Adulyadej. Hal ini kemudian memicu adanya kontrol hukum terhadap cyberspace untuk semakin meningkatkan sensor atau watchdog, setelah kejadian pada Thaksin Shinawatra, di tahun 2006 lalu.

Perdana Menteri Somchai Wongsawat teah mengingatkan semua warga negara Thailand, bahwa siapa saja yang berani menghina raja atau mengait-ngaitkan kerajaan dengan politik, akan dihukum. Semua pihak, mulai dari pemerintah, staff, militer, polisi dan setiap orang Thailand harus menjaga nama baik kerajaan, tambahnya.